Dari tujuan alokasi dana desa bermaksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

tujuan alokasi dana desa yaitu sebagai berikut :
(a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
(b) Meningkatkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
(c) Peningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
(d) Meningkatkan dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
(e) Peningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
(f) Meningkatkan dalam pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
(g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
(h) Meningkatkan terhadap pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dari tujuan alokasi dana desa maka terdapat Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

  1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
  2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
  3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
  4. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
  5. Alokasi Dana Desa (ADD)nharus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut tujuan dana desa maka Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa Pelaksana Kegiatan di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan Susunan sebagai berikut :

  1. Penanggungjawab : Kepala desa Atau Pelaksana Tugas Kepala desa Dari Perangkat desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
  2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Sekertaris Desa dan Perangkat Desa.
  3. Sekretaris Desa : Koordinatior Pelaksana Keuangan Desa
  4. Bendahara Desa : Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Adminstrasi Keuangan)
  5. Ketua dari Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
  6. Pelaksana tentang Kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan : Tim Penggerak PKK Desa.

Alokasi Dana Desa  diberikan  kepada  desa  dengan tujuan untuk :

Alokasi Dana Desa  diberikan  kepada  desa  dengan berpacu pada tujuan alokasi dana desa maka tujuan untuk :

  1. Meningkatkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam    melaksanakan pelayanan    pemerintahan,    pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.

b.Dalam peningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

c.Peningkatkan     pemerataan     pendapatan kesempatan     bekerja     dan     kesempatan berusahan bagi mayarakat desa.

d.Mendorong  peningkatan  swadaya  gotong-royong masyarakat.

ADD   digunakan   untuk   membiayai kegiatan  peningkatan  kapasitas  Pemerintahan Desa,  Badan  Permusyawaratan/pemberdayaan masyarakat,   dengan   presentase   penggunaan berdasarkan plafon penerimaan ADD masing-masing desa sebagai berikut :

1.Belanja   Operasional   /   belanja   rutin sebesar   30%   dari   bersarnya   plafon penerimaan ADD

2.Belanja pembangunan/pemberdayaan masyarakat   sebesar   70%   dari   besar plafon ADD Kegiatan  ADD  mulai  tahun  anggaran 2008  pada  prinsipnya  diserahkan  sepenuhnya pada masing-masing desa.

Hal ini dimaksudkan  untuk  menumbuh  kembangkan proses   pembelajaran   masyarakat,   sehingga secara   bertahap   mampu   mengenali   potensi desa,  peluang  dan  permasalahan  yang  terjadi di  desa  dan  sekaligus  sebagai  upaya  untuk pemanfaatan pelaksanaan  semangat  otonomi desa,    sesuai    dengan    kewenangan    yang diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Disamping  itu,  untuk  kegiatan-kegiatan    tertentu    desa    diwajibkan    untuk melaksanakan program-program atau kegiatan yang  diarahkan  oleh Pemerintah  Kabupaten. Hal   ini   bertujuan   untuk   mendukung   dan merealisasikan program Kabupaten.Adapun  mekanisme  perencanaan  ADD meliputi tahapan sebagai berikut :

1.Tahap persiapanSosialisasi  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa tentang pengelolaan ADD.

2.Tahap Perencanaan ADD  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dengan  program  kerja desa  dan pengelolaan keuangan desa

baca juga : perbedaan dana desa dan alokasi dana desa

baca juga : Yuk.. pelajari peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang dana desa

Similar Posts