Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mukhlis mengatakan bahwa pemerintah sedang membahas bentuk sanksi hukum penyelewengan dana desa.

Pemberian sanksi hukum penyelewengan dana desa, bertujuan untuk mencegah maraknya kasus penyelewengan dana desa. Meski tidak menyebutkan data yang spesifik, masih banyak laporan ihwal penyelewengan dana desa yang diterima Kementerian Desa.

Mukhlis berujar bahwa penyelewengan dana desa itu bukan lantaran kesalahan dalam pengelolaannya. “Tapi memang (sengaja) diselewengkan. Banyak sekali,” ujar Mukhlis.

 “Misalnya kasus pada Sampang Madura itu, dana desa sekian dipotong sekian dikasihkan ke kecamatan, dan lain-lain. Ada juga (dana desa) yang digunakan buat belanja aparatur, seperti operasional dan (pembangunan) kantor,” kata Mukhlis.

Dia menambahkan, bahwa tiap tahun pemerintah menambah besaran anggaran untuk dana desa. Pada 2018, alokasi dana desa dari APBN diperkirakan akanmencapai sekitar Rp 120 triliun.

Menurut Mukhlis, ada empat program yang diprioritaskan dari Kementerian Desa dan PDTT dengan naiknya dana desa 2018. Empat program itu adalah program produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program peningkatan kapasitas pertanian melalui pembangunan sarana air, dan program pembangunan sarana olahraga desa. “Sekarang baru ada sekitar 14.777 BUMDes (dari total 74.754 desa di Indonesia),” kata Mukhlis.

Untuk mendorong dalam percepatan pertumbuhan BUMDes, Kementerian Desa dan PDTT telah bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Dengan demikian, perbankan BUMN terus mendampingi desa-desa yang kesulitan mendirikan BUMDes lantaran minim potensi. “Untuk desa-desa yang tandus, BUMDes bisa difokuskan dalam pelayanan atau mengembangkan sektor industri rumahan, peternakan, dan lain-lain,” kata Mukhlis.

baca juga : Bagaimana sih..kawal dana desa dalam penggunaannya secara efektif ??

KPK minta sanksi penyelewengan dana desa diubah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk memperbaiki pengawasan pemanfaatan dana desa. Mereka juga meminta agar pengenaan sanksi hukum penyelewengan dana desa terhadap kepala desa yang menyelewengkan dana desa yang selama ini pidana, diubah.

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK mengatakan, untuk sanksi misalnya, KPK minta Jokowi agar sanksi dilakukan dengan memotong alokasi dana desa bagi desa yang kepala desanya serta masyarakatnya ikut menikmati penyelewengan dana tersebut.

Sanksi pemotongan alokasi dana desa yang diusulkan KPK, lima kali lipat dari dana desa yang diselewengkan. Selain sanksi tersebut, KPK juga meminta agar pemerintah segera rumuskan aturan untuk memudahkan pemecatan kepala desa yang menyelewengkan dana tersebut.

“Pemecatan itu sampai saat ini belum diatur,” katanya di Jakarta, akhir pekan.

Alex mengatakan, permintaan tersebut disampaikan karena komisinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penyimpanan dana desa. Penyimpangan menyangkut, kurang bayar, kualitas dan volume fisik bangunan yang didanai dengan dana desa yang tidak sesuai dengan nilai proyek.

Sementara itu, di sisi lain, komisi anti rasuah tersebut tidak bisa mengambil tindakan atas penyimpangan tersebut.  “Karena di luar kewenangan KPK, kepala desa itu tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai penyelenggara negara, tidak bisa kami tindak makanya kami minta pengawasan dan sanksi diperbaiki agar penyelewengan bisa ditekan,” katanya.

KPK Usul Penyelewengan Dana Desa Tak Dipidana Korupsi,

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata berpendapat, pelaku penyelewengan dana desa tidak mesti dipidana, melainkan hanya dikenakan sanksi hukum penyelewengan dana desa berupa sanksi administratif saja. “Kami mengusulkan dengan adanya mekanisme terkait pemberian sanksi administratif. Misalnya dengan pemberhentian sebagai kepala desa,” ujar Alexander Marwata di Kompleks Istana Presiden, Kamis (18/5/2017).

“Ya kalau diketahui bahwa dia melakukan penyimpangan, pecat saja, tapi kembalikan uangnya,” kata dia. Usulan itu didasarkan dengan alasan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum.

Alexander menjelaskan,bahwa jika kasus penyelewengan dana desa diproses secara pidana, maka aparat mesti melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidik akan memanggil saksi serta mengumpulkan barang bukti di lapangan. Biaya penyelidikan hingga persidangan pun bakalan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum alias negara.

“Coba bayangkan kalau desa itu di Natuna. Sidangnya kan ya di Tanjung Pinang. Berapa biaya untuk mendatangkan saksi? Harga tiket pesawat kan mahal. Itu semua menjadi beban negara,” ujar Alex. “Padahal penyimpangannya dengan contoh hanya Rp 10 hingga 20 juta. Tapi untuk proses (dari penyelidikan) sampai ke dalam persidangan itu memerlukan biaya ratusan juta. Ini kan artinya tidak efektif dan efisien,” kata dia.

baca juga :Memperkuat Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa

Similar Posts