Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan koordinasi dengan kementerian lain guna mendorong peran inspektorat dalam pengawasan dana desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pekan lalu dia telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk menghitung angka yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja inspektorat.

“Nanti kita akan mengajukan ke Kementerian Keuangan, supaya dana-dana untuk inspektorat, dinas pemberdayaan desa dan camat dalam kaitannya dengan pengawalan Dana Desa bisa ditingkatkan agar kinerja mereka bisa lebih baik,” ujarnya, Selasa (15/8/2017).

Eko mengatakan, meski peningkatan pengawasan Dana Desa penting dilakukan namun sejauh ini penyerapan dana tersebut terbilang cukup baik. Pada 2015, lanjutnya, jumlah Dana Desa yang terserap cuma 82% dan pada 2016 sudah naik menjadi 97%.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan bahwa lembaga berharap mulai 2017, audit penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri No. 70/1281 bisa dilakukan dengan saksama.

Sebelumnya, audit penggunaan dana desa dilakukan oleh BPKP dan itupun hanya menggunakan sampel pada 162 desa yang tersebar di 71 kabupaten.

Guna mendorong peran inspektorat, sejak Januari-Maret tahun ini Kementerian Dalam Negeri bersama KPK melakukan pengkajian dan KPK mempertanyakan tentang fungsi inspektorat dan setelah diteliti rupanya ada lima peraturan mengenai pengawasan aparatur sipil yang saling tumpang tindih dan kedua belah pihak akan mempercepat pengkajian untuk diserahkan ke Presiden.

Desa Dan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Unadng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara jelas bahwa Desa merupakan Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Desa dibentuk dengan tujuan untuk :

1.    Pemerintahan  Desa  yang  profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

2.    Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga masyarakat  Desa  guna  mempercepat  perwuju dan kesejahteraan umum;

3.    Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat Desa  guna  mewujudkan  masyarakat  Desa  yang mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian dari ketahanan nasional;

4.    Memajukan  perekonomian  masyarakat  Desa  serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

5.    Memperkuat  masyarakat  Desa  sebagai  subjek pembangunan.

BACA : PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA

BACA JUGA : PENGAWASAN DANA DESA

Similar Posts