Modul Keuangan Desa – Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) khususnya BPKP dalam rangka membantu   pemerintah desa diantaranya melakukan pengawalan dalam pemberian bimbingan dan konsultasi terkait modul keuangan desa.

Untuk bisa melaksanakan bimbingan dimaksud, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para auditor mengenai modul keuangan desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Untuk mencapai tujuan di atas, BPKP telah menerbitkan Modul Keuangan Desa pada Bulan April 2015. Selanjutnya seiring perubahan regulasi yang ada dan juga untuk memenuhi materi pembelajaran pada Diklat Keuangan Desa maka disusunlah Modul Keuangan Desa : Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagai salah satu dari 4 (empat) modul yaitu:
  1. Modul #1: Kebijakan Pengawalan BPKP dan Regulasi Keuangan Desa;
  2. Modul #2: Gambaran Umum, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa;
  3. Modul #3: Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; dan
  4. Modul #4: Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
Modul-modul Keuangan Desa ini diharapkan dapat digunakan juga dalam pemberian bimbingan maupun konsultasi kepada pemerintah desa dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa maupun kepada pemerintah daerah yang mempunyai peran pembinaan dan pengawasan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Proses Penyusunan APB Desa

Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:
  1. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
  2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
  3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
  4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
    Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabil a hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikotamembatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BACA : MODUL KEUANGAN DESA

BACA JUGA : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Similar Posts