Pemerintah berencana pengalokasian anggaran dana desa per desa dengan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832,3 triliun tahun depan.

Angka ini meningkat 9% dibandingkan perkiraan realisasi tahun ini atau naik 45,1% dari 2014 sebesar Rp 573,7 triliun.

“Pada tahun 2019, dalam rangka percepatan dalam pembangunan di daerah, pemerintah merencanakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa

dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 832,3 triliun,” kata Jokowi dalam sidang terhadap Nota Keuangan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Jokowi mengatakan, bahwa peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa mampu meningkatkan pelayanan publik.

Hal tersebut bisa dilihat dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat.

“Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah telah menurun yaitu dari 0,759 menjadi 0,668,

persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1% menjadi 93,3%,” kata Jokowi.

Kemudian akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak juga meningkat dari 61,1% menjadi 67,9%.

Selain itu, melalui pelaksanaan dana desa yang di mulai dengan dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah berhasil dibangun.

 

baca juga :Rincian dana desa per desa tiap tahun semakin “gemuk”

Pemanfaatan realisasi anggaran dana desa

Jokowi menambahkan, realisasi anggaran dana desa per desa sebesar Rp 127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan,

antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer (km) jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38,3 ribu unit.

“Kemudian terdapat sekitar 3 ribu unit tambatan perahu, 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung,” tutur Jokowi.

alokasi dana desa per desa juga telah disempurnakan agar lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi.

Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk skema padat karya tunai untuk memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hingga pada semester I-2018, realisasi dana desa telah mencapai Rp 35,9 triliun atau 59,8% dari pagunya. Realisasi dana antara lain digunakan untuk membangun 5,3 ribu kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6.000 unit akses air bersih,

508 unit tambatan perahu, 1,6 ribu unit PAUD. Kemudian terdapat juga 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10,8 ribu unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung.

Menteri Desa telah mengklaim Nominal Dana Desa akan Meningkat Lagi 2019

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo

akan terus meningkatkan anggaran dana desa per desa pada tahun-tahun berikutnya, begitu pula pada 2019.

“Selama 4 tahun tersebut, sudah hampir Rp187 triliun dana desa dicairkan. Setiap tahun meningkat. Insyaallah, pada tahun depan juga dana desa akan dinaikkan lagi,” kata Eko

saat bertemu sejumlah kepala desa dari Majalengka seperti dikutip Antara, Rabu (30/5).

Sebelumnya, kata Eko, berkata bahwa pencairan anggaran dana desa per desa baru bisa dilakukan pada April setiap tahun. Akibatnya, pembangunan desa di awal tahun menjadi terhambat.

Setelah itu mendengarkan masukan dari para kepala desa, Presiden Jokowi kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk mencairkan alokasi dana desa dalam tiga kali setiap tahun.

“Januari juga bisa dicairkan 20 persen dengan dana talangan, asal ada kebijakan dari bupati,” jelasnya.

Saat ini alokasi dana desa mulai dicairkan, kata dia, sempat muncul keraguan bahwa kepala dan perangkat desa tidak akan mampu mengelola dana tersebit.

“Dana desa yang belum tercairkan secepat yang diharapkan karena baru Rp14,3 triliun sampai dengan April 2018. Tahun lalu justru lebih tinggi mencapai sebesar Rp16,7 triliun,” ujar Sri Mulyani

dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), beberapa waktu lalu.

lambannya pencairan dana desa

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa lambannya pencairan anggaran dana desa per desa terjadi karena daerah perlu untuk menyesuaikan administrasi dan alokasi,

terutama terkait penggunaan dana untuk program Padat Karya Tunai (cash for work).

“Dari sisi proses administrasi pada tingkat desa dan kabupaten nampaknya tidak memungkinkan mereka untuk membelanjakan (dana desa) lebih cepat,”

ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo juga mengungkapkan bahwa merinci realisasi penyaluran dana desa sampai dengan akhir April 2018

terdiri dari penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

tahap I sebesar Rp11,41 triliun kepada 417 daerah dan 71.047 desa

dan penyaluran dari RKUN ke RKUD tahap II sebesar Rp2,86 triliun ke 66 daerah dan 8.863 desa.

Kemudian, dari nominal tersebut yang telah masuk ke RKUD baru 23,95 persen atau sekitar Rp3,43 triliun yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di 20.473 desa.

Untuk mempercepat dalam penyaluran dana desa, Kemenkeu telah menyusun strategi di antaranya mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah

untuk mempercepat penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD. (lav/agt)

baca juga : tujuan alokasi dana desa

Similar Posts